MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

Dalam perjalanannya, seiring dengan perjalanan bangsa-bangsa lain di dunia, Indonesia, dalam batas-batas tertentu, telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Tetapi ketika dilihat dari potenti-potensi alamiah seperti sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia, yang terbentang luas mulai dari Sabang sampai Merauke, dibanding dengan sebagian kekayaan sumber-sumber daya alam bangsa-bangsa lain di dunia yang tidak semelimpah kekayaan Indonesia, Indonesia semestinya sudah lebih baik kondisinya. Jepang dan Korea Selatan misalnya, negara ini telah mampu mensejahterakan rakyatnya jauh di atas bangsa-bangsa lain terutama di Asia, termasuk Indonesia.

Begitu pula dengan penduduk Indonesia yang secara idiil termasuk warga bangsa yang disebut sebagai “religious people”, seharusnya modal religiositas itu, tidak saja mengantarkan kepada warga bangsanya menjadi warga bangsa yang disiplin, jujur, toleran, dan beretos kerja tinggi untuk berperan dan menjalankan peran sebagai “khalifah fil ardli” atau memayu hayuning bawana, untuk mengantarkan kejayaan Indonesia sendiri. Apalagi dengan pilihan model tatakelola pemerintahan dan kemasyarakatan (system politik) yaitu system demokrasi. Semestinya, setelah 66 tahun merdeka, modal dasar tadi: kekayaan alam, keberagamaan, dan demokrasi, Indonesia sudah menjadi Negara yang makmur dan maju.

Tetapi fakta-fakta menunjukkan hal-hal yang sebaliknya (paradoksal), atau setidaknya jauh dan nampaknya menjauh dari idealisasi ini. Melihat keadaan seperti ini, kita mesti berani bertanya dan mempertanyakan “apa yang salah di negeri ini”.

Ada banyak teori untuk menjelaskan dan memberikan jalan keluarnya, tetapi dalam konteks seminar kali ini, saya mencoba memperbincangkan dari perspektif sosial budaya. Perspektif sosial-budaya dapat diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu gejala yang menjadi perhatian dengan menggunakan kebudayaan. Dengan demikian, konsep kebudayaan di sini dilihat dalam dua sisi. Dalam satu sisi, keadaan Indonesia dilihat sebagai subyek dari gejala yang dikaji yang di dalam keseluruhannya itu terdapat masyarakat manusia dengan kebudayaannya. Untuk melihat itu, pada bagian awal tulisan ini akan saya sajikan paradoks-paradoks kebudayaan yang tercermin (sebagai kasus) pada kehidupan politik, pendidikan, tayangan mediatik, dan potret keberagamaan masyarakat Indonesia. Sedang dalam sisi yang lain, ia (budaya) adalah alat untuk acuan atau kacamata dalam melihat, memperlakukan, dan memahami fenomena tersebut. Dari dialektika antara fakta dan idealisasi, berikutnya ditawarkan suatu alternative pendekatan holistic yang berlabel multikulturalisme.

2. Paradoks-paradoks Kebudayaan

a. Politik Kesantunan

Pada tataran worldview, feodalisme adalah isme atau faham dan pandangan yang secara diametral berlawanan dengan demokrasi. Sementara demokrasi dalam siklus sejarah kehidupan social politik masyarakat bangsa-bangsa, sejatinya bukanlah evolusi dari feodalisme, melainkan suatu (hasil) perlawanan pada feodalisme itu sendiri. Sedang dalam fakta kultural, yakni dalam kehidupan masyarakat – yang dalam sejarahnya dilalui oleh kolonialisme – terbelah ke dalam dua “panutan” besar. Pertama, kelompok yang sudah mapan dalam posisi (status, senioritas), dan kedua, kelompok “bawah tanah” yang “merdeka” dan ingin memerdekakan umat, seperti para penggiat sosial.

Kelompok pertama, sadar betul bahwa di balik faham feodalistik itu, mereka merasa diuntungkan dan selalu ingin memperoleh keuntungan dalam situasi yang “sudah mapan”: kedudukan, penghormatan, kenikmatan, dan ketaatan dan kepatuhan pihak-pihak lain (bawahan, yunior) pada dirinya. Kelompok kedua, justru melihat penjelasan, proses, dan fakta-fakta dalam memperoleh berbagai kenikmatan dan kemudahan (kelompok pertama) berada dalam ketidakadilan. Adagium yang hampir selalu memenuhi ruang-ruang publik yang dikumandangkan ialah: kesamaan hak hidup (equality), keadilan hukum, dan semisalnya. Dalam perjalanan waktu yang mengglobal (globalization), system politik yang feodalistik itu terpinggirkan, tetapi dalam “peradaban” personal atau kelompok pemegang kekuasaan dalam berbagai bidang dan lapangan sosial, “politik feodalistik” itu, justru dijadikan “pakem tersembunyi” dalam mengatur siklus kehidupan bersama. Lalu di mana “politik demokratik”-nya? Ia ada dalam “pakem terbuka”-nya, sehingga yang terjadi dan yang sejatinya, ialah “demokrasi formal” atau formalisme demokrasi atau demokrasi semu (quasi democracy) atau demokrasi seolah-olah. Karena itu, saya memberi definisi atas keadaan demikian dengan istilah demokrasi yang feodalistik.

Ciri-ciri dari demokrasi yang feodalistik ini ialah pertama, sistem (proses pemilihan) kepemimpinan (formal maupun nonformal) dilakukan secara demokratis, tetapi figure yang nantinya dibaptis sebagai pemimpin – Individunya – sudah dipersiapkan. Harus “dia” bukan “yang lain”. Figure “harus dia” secara umum didasarkan atas WARISAN, baik warisan biologis, maupun warisan sosiologis atau “aristokratis”, bukan “Individu yang terbuka” yang memiliki keunggulan (achievement) terbaiknya sesuai dengan lapangan kehidupan kelembagaan itu. Kedua, dalam kepemimpinan yang berproses (dalam pemilihan) seperti ini, secara umum dilandasi oleh etika “system komando”. Aturan dan undang-undang, silakan dibuat dan dirumuskan, tetapi “kami yang memimpin kalian”, memiliki hak-hak “otokratif” untuk menentukan keputusan. “Keputusan saya adalah keputusan yang mengikat. Yang menjadi ketua, pemimpin, atau kepala suku, atau rois am itu, saya atau kalian?. Jadi kalau saya tidak suka, saya bisa memindahkan atau menurunkan (jabatan) kalian”.

Ketiga, dengan “kekuasaan di tangan” seorang pemimpin (baca: penguasa) – yang karena itu memiliki hak-hak otokratik demikian, maka (memaksa) etika dalam kehidupan bersama (di dalam lembaga atau komunitas) itu, hampir sepenuhnya didasarkan pada KEPATUHAN. Kepatuhan bawahan kepada atasan, kepatuhan yunior kepada senior, dan seterusnya.

Strata sosial dan bangunan peradaban (cultural) – sebagaimana di Indonesia, termasuk di dalam berbagai lembaga-lembaga Negara, lembaga-lembaga social (agama, politik, ekonomi, dan seterusnya), dan lembaga kerumahtanggaan (keluarga) hampir sepenuhnya didasarkan atas “landasan etik” semacam ini. Seorang anak yang cerdas yang mengusulkan jalan arternatif lain tetapi berbeda (apalagi berlawanan diametric) dengan orangtuanya, dijawab dengan ketus: “Kowe kan cah wingi sore, belum banyak makan asam garam kehidupan”. Seorang santri yang terlalu kritis dan mengkritisi kiainya, oleh lingkungannya dilabelling sebagai su’ul adab. Bawahan yang berani menunjukkan kesalahan atasan (apalagi kalau dilakukan secara terbuka), belum ada ceriteranya mendapat reward (baca: penghargaan) tetapi yang umum justru di-marginalized (baca: disingkirkan).

b. Bidang Edukasi

Kata kunci dari semua persoalan kebudayaan adalah pendidikan. Internalization and socialization. Pertanyaannya: apa dan bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai kehidupan, apakah sekedar untuk bisa bertahan hidup atau menguasai kehidupan?; Mensosialisasikan cara hidup yang kompetitif atau mencegah untuk berkompetisi? Rasanya, pemikiran Sutan Takdir Alisyahbana sekitar 70 tahun yang lalu (lihat dalam Polemik Kebudayaan, tahun 1935-an) perlu dibuka kembali. Mengapa? Karena kebudayaan kita (hingga sekarang), tidak mengajarkan dua hal itu: menguasai kehidupan dan memenangkan kompetisi. Kebudayaan (internalisasi dan sosialisasi) yang tercermin dalam orientasi pendidikan di dalam lembaga-lembaga pendidikan, nampaknya lebih diarahkan kepada upaya mencapai keselarasan kepada alam dan keselarasan dalam kehidupan sosial. Keduanya itu, sesungguhnya prototype dari peradaban petani. Dalam peradaban petani, keselarasan bermakna kepada penerimaan (terima ing pandum), sehingga kepatuhan merupakan kata kunci dari kebaikan itu sendiri. Anak yang baik ialah anak yang patuh kepada orangtuanya, kendatipun orangtua memperlakukan dirinya secara tidak adil. Orang yang baik ialah orang yang tahu empan papan dan angon mangsa dalam konteks asimetrikal: bawahan—atasan; anak – orangtua; dan yunior – senior. Hubungan asimetrik itu, menekankan dan ditekankan kepada konsep status diri, bukan kepada karya dan produk (prestasi), sehingga sikap kritis apalagi diekspresikan secara lugas, bermakna sebagai melawan, dan melawan diartikan sebagai pertanda permusuhan.

Konsep patuh dalam tradisi petani ini rupanya dikukuhkan ke dalam peradaban kraton yang bercorak feudalistic, dan peradaban Islam yang masuk ke Indonesia yang bercorak sufistik (baca: akomodatif). Konsep patuh lantas dimistifikasi sedemikian rupa, untuk dan atas nama keserasian hidup yang adaptif. Jika cara seperti itu melahirkan ketidaknyamanan atau penderitaan, tidak ditempatkan sebagai kondisi yang harus segera diselesaikan secara rasional bertolak dari pengetahuan, ketrampilan, dan kesanggupan untuk menghadapi resiko demi perbaikan diri, melainkan untuk bisa diterima dan dihayati sebagai sebuah keprihatinan, dengan sikap pasrah, sebagai model pertahanan diri: masih untung.

Ucapan: masih “untung” adalah “kekayaan” (rohaniah, atau mentalitas) dan karena itu “harus dipelihara sepenuh hati” sebagai internal defend mechanism oleh mereka yang berkategori: wong cilik, rakyat – atas perlakuan raja, wong gedhe, atau penguasa. Dalam konteks seperti inilah relasi pendidikan dan kekuasaan, diproses dan memproses dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, dalam budaya masyarakat Indonesia, ”tidak dikenal” bahkan di Indonesia istilah ”revolusi”, yang ada dan yang didukung adalah istilah ”evolusi”. Tidak ada perubahan cepat, yang ada adalah perubahan bertahap. Prinsip menyikapi hidup (yang serba kompetitif) ini, satu selera bahkan sebagai peneguh atas ungkapan khas Jawa: alon-alon asal kelakon.

Lantas, bagaimana pendidikan dan kekuasaan itu diproses dan memproses dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Ternyata, desain yang digunakan adalah pendidikan bukan sarana untuk mengembangkan gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran besar tetapi ia adalah kepanjangan atau bermula dari sistem pendidikan keluarga yang bipolaristik. Orangtua yang ”sudah nyaman” sebagai ”priyayi” itu, tidak mempunyai waktu lagi untuk mendidik anak-anaknya sendiri, sehingga muncul gagasan melahirkan lembaga-lembaga pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan itu juga didesain berdasarkan suatu model pembudayaan yang bersifat paternalistik. Paternalisme dalam kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa, adalah faham yang menggambarkan bahwa senioritas: kakak, ayah, orangtua, guru, dosen, pejabat, penguasa adalah sosok yang bijak. Karena itu jika kakak, ayah, orangtua, guru, dosen dan seterusnya mendidik, maka pendidikan itu dimaksudkan sebagai bukti kebaikan (memberi ilmu dan kearifan) dan karena itu tidak sepatutnya kalau justru dibalas dengan sikap berani, melawan, apalagi menantang. Begitu pula kalau pejabat atau penguasa membuat atau melaksanakan aturan, maka aturan-aturan itu sepenuhnya adalah untuk kebaikan rakyat sendiri. Apa yang berasal dari atas(an) adalah anugerah. Inilah dictum yang dikembangkan oleh budaya kita.

Apabila kita tidak setuju atau kurang berbakat untuk menerima berbagai perlakuan dari atas(an), baik itu bernama kakak (senior), ayah, orangtua, guru, dosen dan sebagainya, maka reaksi yang dilakukan tidaklah dengan cara melawan, melainkan harus merangkak secara pelan untuk (dalam siklus waktu atau tahapan berkat keprihatinan) berubah diri menjadi senior, orangtua, atau dosen. Pada saat seperti inilah kita hidup dalam dua kepribadian. Dalam satu sisi, sudah menjadi “senior” (baru), tetapi pada sisi yang lain, masih ada pihak-pihak yang lebih senior. Karena itu, membalas perlakuan tidak adil, atau kekerasan seniornya itu dengan cara melakukan ketidakadilan dan kekerasan kepada yuniornya (bawahan)[7]. Membalas dendam tetapi tidak kepada mereka yang memperlakukan tidak adil atau berbuat kekerasan kepada kita, melainkan kepada yunior atau bawahan. Analog dengan seorang ibu (isteri) yang melakukan tindak kekerasan kepada anak-anaknya karena kekerasan yang dilakukan suami kepada dirinya. Mentalitas seperti ini akan membentuk kecenderungan umum yaitu: belah bambu. Kecenderungan menjunjung (sendiko dawuh) kepada yang atas, sekaligus menginjak-injak yang bawah.

c. Bidang Edukasi Mediatik

Media, terutama TV, mempunyai peran sangat besar untuk mengkonstruksi budaya masyarakat manusia. Apa yang kita anggap sebagai realitas, seringkali adalah produk dari pandangan media terhadap isu tersebut. Realitas terwujud dalam berbagai bentuk sesuai dengan banyaknya media dan gambar. Dengan kata lain, simbol realitas telah menggantikan realitas itu sendiri.

Media massa bisa mempengaruhi bangunan budaya masyarakat. Aspek kognitif, afektif (perasaan) dan konatif (perilaku) penonton, dapat dipengaruhi oleh tayangan-tayangan televisi. Mengapa? Karena implikasi dari frekuensi penyampaian yang intensif, yakni dalam rentang waktu harian atau mingguan atau bulanan secara repetitif, dalam bentuk penyampaian yang konstan melalui wahana cetak, suara dan gambar (audio visual). Pada kasus media audio visual dari televisi misalnya, secara menyeluruh mampu menstimulasi segenap panca Indra penonton secara emosional hingga mampu mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan penontonnya.

Di balik itu, menguatnya pengaruh media terhadap masyarakat adalah karena masyarakat itu sendiri berkepentingan untuk mereproduksi informasi yang dirujuk dari media. Masyarakat atau khalayak mengalami ketergantungan terhadap media karena hendak memenuhi kebutuhan akan informasi serta mencapai tujuan tertentu dari proses mengkonsumsi media. Meskipun demikian, ketergantungan bukan berarti memiliki kesamaan dalam mengakses semua media. Sumber ketergantungan itu terutama dipicu oleh aspek kelengkapan atau akurasi dan komprehensivitas anasir informasi yang disajikan, di samping oleh kebiasaan yang diciptakan situasi sosial atau lingkungan khalayak.

Ini artinya, kendati media massa memiliki peran penting untuk dan terhadap perubahan kebudayaan, tetapi masyarakat itu memiliki pilihan-pilihan rasional tersendiri ketika jumlah media massa yang tersedia relatif banyak. Tidak semua yang ditawarkan/tayangkan memperoleh respon yang signifikan. Padahal, lembaga penyiaran itu sendiri – umumnya bisa bertahan eksis ketika memiliki penonton/pendengar yang jelas. Kejelasan penonton/pendengar akan berpengaruh kepada banyak masuknya iklan. Lewat dana iklan itu pula, lembaga penyiaran bisa menghidupi lembaga termasuk pegawainya.

Kalau begitu, apakah lembaga penyiaran itu mengikuti selera penonton/pendengarnya agar rating dan pemasukan menaik? Atau sebaliknya, yakni secara sepihak menentukan jenis dan bentuk tayangan/siaran yang dianggap “bermutu” dalam kerangka meningkatkan kualitas “budaya” penikmatnya? Di sinilah dilemanya.

Tayangan/siaran yang sering bercorak low taste journalism itu, umumnya dinilai memiliki rating tinggi, sehingga oleh banyak stasiun televisi/radio, ditayangkan pada prime time. Sementara tayangan/siaran yang lebih edukatif dan mengangkat kualitas peradaban, terpinggirkan. Alasan klasik pun muncul: demi eksistensi stasiun televisi/radio itu sendiri. Eksistensi diukur oleh ukuran ekonomi.

Sejumlah sinetron yang ditayangkan berbagai televisi, umumnya berciri, pertama, mereduksi realitas – yaitu menjelaskan “keberhasilan perjuangan hidup” ditempuh dengan jalan SERBA KEBETULAN. Misalnya, pemuda kampung mengadu nasib di kota, lalu menjadi pembantu rumahtangga, lalu pada saat membersihkan kamar mandi sambil bernyanyi, lagu juragannya mendengarkan dan tertarik, lalu ybs disuruh rekaman, lalu menjadi penyanyi tenar dan kaya raya. Woyla. Jika “terjadi demikian adanya”, maka kejadian itu hanya terjadi satu untuk/ dari satu juta atau lebih manusia.

Ciri kedua, hubungan antarmanusia digambarkan lewat karakter hitam putih dan interaksi manusia dibangun secara asimetris. Misalnya, seseorang yang berperan sebagai tokoh antagonis digambarkan mulai dari A – Z, atau dari bangun tidur sampai mau tidur kembali tetap berwajah iblis: marah-marah, angkuh, jahat, menyiksa dan tidak manusiawi lagi. Padahal, kendati Sumanto sempat memakan daging mayat manusia, dia juga memiliki kasih sayang kepada sesama. Dalam teori Segmund Freudnya, yang namanya manusia itu memiliki potensi id dan superego. Ketiga, interakasi dibangun secara asimetris. Misalnya, juragan itu kerjanya ya memerintah, menyuruh, dan berkata kasar. Sementara yang namanya pembantu itu, tidak cerdas, bodoh, harus mengikuti (mengiyakan) perintah juragannya sekalipun menurut akal yang tidak waras sekalipun, suruhan juragan itu tidak masuk akal. Inilah ciri-ciri paradigmatik yang merusak peradaban manusia Indonesia. Hubungan juragan – kuli; manager – staf, orangtua – anak, tidak dibangun secara resiprositas manusiawi melainkan hubungan hirarkis rimbawi. Padahal sejatinya, hubungan juragan-kuli dan seterusnya itu adalah hubungan “balas-jasa” sesuai dengan peran dan tugas yang dimainkannya. Dalam filosofi (Jawa) dikatakan: “dihormati karena bisa menghormati”. Jadi, bagaimana media bisa ikut membangun peradaban manusia kalau di dalam kognisi stakeholdernya rendah peradabannya.

Celakanya lagi, bangunan tayangan penyiarannya sudah sedemikian rendah peradabannya, juga dibumbui dengan iklan-iklan (copywriting) yang menjadi “sponsorship” atas tayangan/siaran tersebut, dengan cara-cara yang menyuruh orang menjadi ler, bermimpi, dan menina-bobokkan. Terlalu jarang iklan-iklan yang bisa menginspirasi penontonnya untuk mulai bekerja keras, disiplin, pantang menyerah, serta human(itis).

d. Bangunan Keagamaan

Ada setidaknya tiga penjelasan bagaimana kekerasan dibawa ke ranah agama. Pertama, agama dibawa-bawa oleh negara dan penguasa untuk menjustifikasi dan melegitimasi keputusan-keputusan politik kekuasaan. Kedua, pihak-pihak yang memanfaatkan dan mengatasnamakan lembaga-lembaga agama yang mengembangkan sayap kekuatan untuk merespons keputusan politik dan praktik-praktik pemerintahan, atau memanfaatkan ideologi keagamaan untuk kepentingan-kepentingan lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok keagamaan, atau partai-partai yang mendasarkan diri pada azas keagamaan itu sendiri. Ketiga, Indonesiaividu-Indonesiaividu yang merasa terpanggil untuk menghentikan kekerasan, kemaksiatan, dan berbagai keburukan lainnya menurut tafsiran-tafsiran sesuai selera yang merasa terabsahkan bagaimana menyelesaikan persoalan dimaksud dengan menggunakan kekerasan.

Penggunaan agama sebagai alat justifikasi bagi negara, seringkali memiliki dua sayap. Sayap pertama berupa pemanfaatan agama untuk memudahkan program dan proyek-proyek pemerintah itu bisa diterima rakyatnya. Pada sayap ini, terjadi pengerahan secara besar-besaran para tokoh agama untuk menjelaskan ”kemauan yang baik” pemerintah, seperti program Keluarga Berencana. Wacana keagamaan dalam konteks ”keluarga baik,” diukur lewat entitas atau kuantitas jumlah anak dalam keluarga. Ketika agama dipakai sebagai alat sosialisasi, maka dalam aplikasi di lapangan hampir selalu terjadi distorsi-distorsi karena hampir semua program pemerintah itu dievalusi keberhasilannya berdasarkan target pencapaian. Dalam konteks seperti ini, aparat-aparat pemerintah, tidak lagi bicara soal proses dan kondisi-kondisi yang menjadi persyaratan yang menjadikan ”pencegahan kehamilan dan kelahiran” itu diperbolehkan menurut syariat agama. Para aparat pemerintah, tidak hanya tidak tahu mengenai bagaimana landasan syar’i dalam konteks seperti ini, tetapi juga karena kemauan pragmatis negara yang harus dijalankan, dalam hal mana mereka menjalankan tugas atas nama negara dan evaluasi kinerja aparat itu sendiri. Di sinilah pemaksaan kehendak bahkan kekerasan sepertinya ”disahkan” kehadirannya dengan mengatasnamakan agama.

Pada sayap kedua, adalah memperlakukan hak negara untuk menentukan mana agama yang disahkan dan karena itu ada agama yang tidak sah. Negara mensahkan suatu agama tertentu sama artinya kekuasaan negara melampaui kekuasaan Tuhan itu sendiri, sehingga memunculkan kondisi seperti berlangsungnya kekerasan agama. Kekerasan dilakukan oleh suatu kelompok agama kepada kelompok agama lainnya. Tuhan dibayangkan sebagai ”pecandu perang” sehingga kekerasan dan perang dimaknai sebagai ”persembahan” kepada Sang Tuhan. Dalam bahasa Komarudin Hidayat, ”atas nama Negara, sebuah rezim bisa memberangus agama karena beranggapan, berbeda agama berarti berbeda Tuhan, dan perbedaan berarti ancaman bagi yang lain sehingga negara tampil sebagai hakim”. Dalam konteks ini, agama lebih dilihat sebagai institusi, dan tidak dalam apresiasi. Di sinilah perilaku ambevalensi negara dalam kaitannya dengan agama. Agama hanya dipanggil ketika ada kebutuhan legitimasi dan dicampakkan ketika menagih tanggung jawab moral.

Penggunaan agama oleh lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok keagamaan dalam bentuk-bentuk kekerasan, bisa dan mudah timbul ketika ia dibawa ke dalam ranah politik kekuasaan. Di sinilah “ada” bahayanya jika agama dibawa ke dalam ranah politik. Bahaya itu muncul ketika penggunaan agama, tidak dalam konteks landasaan etik, melainkan sebagai identitas. Ketika agama sebagai identitas, maka muncul kencenderungan bagi “pemilik” lembaga ataupun partai politik, melakukan dua hal sekaligus yaitu (1) kepentingan disakralisasi dengan mengatasnamakan Tuhan, dan (2) menghakimi pihak lain yang berbeda pandangan sebagai pandangan yang menyesatkan, sehingga dengan mudah menyelesaikan persoalan perbedaan pandangan tadi dengan tIndonesiaak kekerasan atas nama menjaga kebesaran Tuhan. Dengan proposisi “atas nama Tuhan”, maka logika yang dimainkan oleh penganut yang sekaligus merasa sebagai “pemilik” agama itu adalah “pembenaran”, sehingga kecenderungan umum manusia adalah menyuguhkan gejala-gejala atau fakta-fakta yang diikuti dengan interpretasi secara ethnocentric. Di sinilah lalu “permusuhan” dan “kekerasan” adalah disahkan atas nama (agama) Tuhan.

Hadirnya berbagai kekerasan yang dialamatkan atau yang dilakukan oleh mereka yang secara luaran menggunakan atribut-atribut agama, hingga dewasa ini masih sering terjadi. Budaya kekerasan yang berlaku dan dilakukan oleh “umat” beragama dalam kehidupan sosial yang majemuk seperti Indonesia ini, akarnya bisa dilihat dari dua sisi, internal dan eksternal.

Pada sisi internal, kekerasan itu bisa lahir karena pertama, kecintaan yang terlalu mendalam (fanatisme-sempit) terhadap agama yang dipeluk sehingga menafikan adanya agama-agama lain di luar sana. Nalar keagamaan seperti ini, diakui atau tidak, masih sering muncul dari para penyiar agama-agama itu sendiri. Kedua, munculnya ketidakpuasan dalam berbagai lapangan kehidupan seperti dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya. Keresahan kolektif atas kondisi yang “sangat tidak ideal” seperti rusaknya tatanan hukum, lemahnya penegakan hukum terhadap pengianatan bangsa seperti yang dilakukan oleh para koruptor, merebaknya pornografi, rusaknya tatanan sosial, dan sebagainya, ditarik langsung sebagai akibat negara, pemerintah, dan masyarakat, tidak menggunakan landasan agama “yang dipeluknya”.

Kecintaan yang terlalu mendalam (fanatisme-sempit) terhadap agama yang dipeluk, merupakan pertanda dari “gagalnya” para tokoh agama bagaimana “membumikan” agama dalam kehidupan sosial yang beranekaragam, baik keragaman dalam tataran nurture maupun culture. Ketika pemeluk agama ini sudah tumbuh keyakinan bahwa “agama yang dipeluknya”-lah yang benar, dan tidak ada penjelasan lain bahwa mereka yang berada di luar, juga memiliki hak untuk menyatakan yang sama terhadap agamanya. Karena kelupaan untuk menjelaskan hal ini, atau memang sengaja diabaikan, maka tIndonesiaakan pihak-pihak yang berbeda agama, kendatipun tIndonesiaakan itu berlabel “ibadah” atas nama agamanya masing-masing, cenderung dinilai sebagai ancaman bagi kelompok pemeluk agama yang berbeda. Apalagi kalau fenomena seperti itu ditarik secara melebar ke ranah politik atau ekonomi.

Karena melihat pihak lain sebagai “ancaman”, maka bahasa yang digunakan dan disosialisasikan adalah bahasa-bahasa yang mengandung cita rasa “kekerasan”, seperti “waspada”, “pelecehan agama”, “kemungkaran”, kekafiran, dan perang. Dari sinilah skala konflik-keagamaan mulai memperoleh tempat persemaian. Ketika “peneguhan iman” dalam satu segi sudah menguat, dan kecurigaan atas perlakukan atau tIndonesiaakan umat lain, ditafsirkan sudah mengedepan, maka perang dan memerangi orang-orang kafir (karena melakukan secara sengaja berbagai kemungkaran) di bumi ini, menjadi adagium keagamaan itu sendiri. Melakukan kekerasan lantas tidak ditempatkan sebagai “kekeliruan” di dalam menerapkan ajaran agama, tetapi justru ditempatkan sebagai tanda oleh pelakunya masih adanya spirit (ghirrah) keimanan diri.

Hadirnya berbagai kekerasan yang dialamatkan atau yang dilakukan oleh mereka yang secara luaran menggunakan atribut-atribut agama, hingga dewasa ini masih sering terjadi. Budaya kekerasan yang berlaku dan dilakukan oleh “umat” beragama dalam kehidupan sosial yang majemuk seperti Indonesia ini, akarnya bisa dilihat dari dua sisi, internal dan eksternal.

Pada sisi internal, kekerasan itu bisa lahir karena pertama, kecintaan yang terlalu mendalam (fanatisme-sempit) terhadap agama yang dipeluk sehingga menafikan adanya agama-agama lain di luar sana. Nalar keagamaan seperti ini, diakui atau tidak, masih sering muncul dari para penyiar agama-agama itu sendiri. Kedua, munculnya ketidakpuasan dalam berbagai lapangan kehidupan seperti dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya. Keresahan kolektif atas kondisi yang “sangat tidak ideal” seperti rusaknya tatanan hukum, lemahnya penegakan hukum terhadap pengianatan bangsa seperti yang dilakukan oleh para koruptor, merebaknya pornografi, rusaknya tatanan sosial, dan sebagainya, ditarik langsung sebagai akibat negara, pemerintah, dan masyarakat, tidak menggunakan landasan agama “yang dipeluknya”.

Kecintaan yang terlalu mendalam (fanatisme-sempit) terhadap agama yang dipeluk, merupakan pertanda dari “gagalnya” para tokoh agama bagaimana “membumikan” agama dalam kehidupan sosial yang beranekaragam, baik keragaman dalam tataran nurture maupun culture. Ketika pemeluk agama ini sudah tumbuh keyakinan bahwa “agama yang dipeluknya”-lah yang benar, dan tidak ada penjelasan lain bahwa mereka yang berada di luar, juga memiliki hak untuk menyatakan yang sama terhadap agamanya. Karena kelupaan untuk menjelaskan hal ini, atau memang sengaja diabaikan, maka tIndonesiaakan pihak-pihak yang berbeda agama, kendatipun tIndonesiaakan itu berlabel “ibadah” atas nama agamanya masing-masing, cenderung dinilai sebagai ancaman bagi kelompok pemeluk agama yang berbeda. Apalagi kalau fenomena seperti itu ditarik secara melebar ke ranah politik atau ekonomi.

Karena melihat pihak lain sebagai “ancaman”, maka bahasa yang digunakan dan disosialisasikan adalah bahasa-bahasa yang mengandung cita rasa “kekerasan”, seperti “waspada”, “pelecehan agama”, “kemungkaran”, kekafiran, dan perang. Dari sinilah skala konflik-keagamaan mulai memperoleh tempat persemaian. Ketika “peneguhan iman” dalam satu segi sudah menguat, dan kecurigaan atas perlakukan atau tIndonesiaakan umat lain, ditafsirkan sudah mengedepan, maka perang dan memerangi orang-orang kafir (karena melakukan secara sengaja berbagai kemungkaran) di bumi ini, menjadi adagium keagamaan itu sendiri. Melakukan kekerasan lantas tidak ditempatkan sebagai “kekeliruan” di dalam menerapkan ajaran agama, tetapi justru ditempatkan sebagai tanda oleh pelakunya masih adanya spirit (ghirrah) keimanan diri.

Membiarkan mind-set atau cara berfikir dan cara menanggapi the self dan the others demikian, maka akan mudah diramalkan bahwa ke-beragam-an agama yang ada itu akan tetap menjadi lahan subur untuk lahirnya konflik sosial, kendatipun bersifat latensial.

Konflik latensial akan mudah berubah menjadi konflik manifest ketika ruang untuk itu memungkinkan. Akan bisa menjadi konflik manifest kalau ketidak-adilan, lemahnya penegakan hukum, dan merosotnya moral masyarakat secara kolektif, ditanggapi sebagai tidak semata-mata karena ukuran kualitas keimanan Individu-Individu, tetapi lebih dilihat secara agregat sebagai tanda (1) tumbuhnya sikap masa bodoh negara terhadap keadaan yang dinilai sudah jauh meninggalkan nilai moral, dan (2) banyaknya tokoh agama yang mulai lebih tertarik kepada kepentingan pragmatis seperti kekuasan dan materi. Dari fenomena tersebut itulah lalu menghadirkan kepada sejumlah orang untuk melihat keadaan tadi sebagai tantangan bagi umat yang masih punya iman. Dari sinilah lalu memunculkan kebutuhan spiritualitas keagamaan yaitu merindukan Tuhan melalui caranya sendiri, sekalipun cara-cara yang ditempuhnya, adalah cara kekerasan.

Tindakan seperti itu, bisa saja timbul dan hidup dalam persemaian selama mereka melihat berbagai kebobrokan moral aparat pemerintah maupun rakyat sebagai akibat langsung dari ’berpaling dari agama’. Karena itu, tumbuh kebutuhan mereka untuk menjadikan dua hal, yaitu mengembalikan agama, tidak saja menjadi landasan ideal tetapi juga landasan hukum (syar’i) dalam kehidupan bersama. Islam sebagai agama dan negara (innal al Islam Din wa Daulah), dan setiap umat Islam berkewajiban memurnikan bukan saja ajaran tetapi juga dalam praktik-praktik keagamaan menurut teks agama.

Dalam pandangan kelompok ini, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan semata, tetapi juga memuat ajaran tentang hubungan antar sesama manusia, baik dalam aspek sosial maupun politik kenegaraan. Dalam format demikian, Islam merupakan tipikal sosio-politik, di mana fungsi agama dan politik tidak dapat dipisahkan melainkan harus terbentuk secara formalistik-legalistik dalam satu wadah yang bernama “Negara Islam”.

Gagasan politik Islam demikian itu, bergerak ke arah penguatan basis umat Islam sebagai modal politiknya dan menempatkan Islam sebagai ideologi gerakannya. Keduanya bergerak dengan dilandasi teologi politik yang kuat dan mengakar dalam ide dan sikapnya sebagai penganjur gerakan Islam fundamentalis atau radikalis.

Pengertian radikalisme itu sendiri adalah “prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal. Ia merupakan kata lain dari ekstremisme, militanisme, atau fundamentalisme. Istilah-istilah itu digunakan dalam banyak pengertian yang berbeda-beda, tetapi yang jelas, istilah-istilah tersebut tidak terbatas tertuju pada Islam, termasuk juga tidak terbatas pada kegiatan agama, karena banyak contoh tentang fundamentalisme dalam beberapa gerakan politik yang mempunyai ideologi-ideologi sekuler, jika bukan ateis yang memiliki watak radikal.

Ciri-ciri umum dari fundamentalisme Islam ialah: (a) gerakan-gerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologi dan secara budaya menjadikan Barat sebagai the others; (b) memiliki prinsip yang mengarah pada paham perlawanan (oppotionalisme); (c) penolakan terhadap hermenitika karena pemahaman alquran sepenuhnya adalah skriptualistik; dan (d) secara epistemologis, dalam wilayah gerakan sosial-politik menolak pluralisme dan relativisme; serta (e) penolakan perkembangan historis dan sosiologis, karena dalam pandangan mereka, “umat manusia yang tengah melakukan aktivisme sejarah di dunia harus menyesuaikan teks al Qur’an, bukan sebaliknya”.

Sementara konsep “religio politik” di sini analog dengan “sosio-politik”. Jika yang akhir ini dimaknai sebagai “kekuatan dan penguatan politik dalam kehidupan sosial”, maka “religio-politik” bisa dimaknai sebagai “kekuatan dan penguatan politik dalam kehidupan keagamaan”. Kata “politik” di samping bisa mengacu pada “kegiatan berpolitik”, tetapi bisa juga mengarah dan diarahkan kepada “strategi” (baca: strategi adaptasi atau strategi merespons) yang berkembang dan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat dalam kerangka meneguhkan, mengembangkan, atau mempertahankan diri sesuai apa yang mereka ketahui dan yakini mengenai ajaran agama yang dipeluknya. Dengan demikian, “radikalisme religio politik”, secara spesifik berarti “paham2, sikap-sikap, dan strategi-strategi termasuk praktik-praktik (tIndonesiaakan) yang berjalan dan dijalankan oleh kelompok-kelompok masyarakat (keagamaan) dalam kerangka meneguhkan, mengembangkan, atau mempertahankan ajaran agama yang diikuti dengan cara-cara radikal”. TIndonesiaakan radikal dipilih bisa karena dipahaminya sebagai ajaran, pandangan, atau pensikapan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan agama maupun kepentingan warga komunitas keagamaan itu sendiri, atau karena adanya tekanan-tekanan dari luar.

Dalam bidang politik, seperti halnya dalam bidang agama, radikalisme atau terkadang disebut fundamentalisme, diberi arti sebagai suatu pendirian yang tegas dan tidak ragu-ragu bahwa keyakinan-keyakinan tertentu tentang suatu kebenaran – biasanya diambil dari teks-teks suci – merupakan kewajiban orang-orang beriman untuk menggiatkan kehidupan mereka dan mengarahkan aktivitas-aktivitas mereka sesuai dengan keyakinan-keyakinannya itu, sehingga untuk beberapa hal membenarkan penggunaan istilah “militan”. Militansi di sini, umumnya terkait pada ciri usaha merombak secara total suatu tatanan politik atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan dan dengan semangat militan. Sikap militan itu ditunjukkan dari gerakan-gerakannya yang bersifat agresif, gemar atau siap “berjuang”, bertempur, berkelahi, atau “berperang”, terutama untuk memperlihatkan pengabdian mereka yang total terhadap suatu cita-cita. Sikap radikal dan tidak-tolerant demikian itu, adalah karena “mereka menyederhanakan persoalan yang ada dalam suatu masyarakat secara berlebih-lebihan. Mereka melakukan oversimplikasi terhadap persoalan yang ada”.

Pilihan kepada sikap radikal demikian itu, sering mengalami ketegangan bahkan terkadang konflik dengan lingkungan mereka. Dalam suasana ketegangan itu pula, kesan Islam yang “rahmatan lil ‘alamin“, sering dipertanyakan oleh warga masyarakat luar yang sudah terbiasa hidup di dalam kehidupan yang multi-kultural dan multi-etnik. Apalagi kalau cara-cara “memperjuangkan tegaknya Islam” dengan klaim jihad untuk menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar tetapi dengan cara-cara kekerasan.

Fenomena dari terjadinya terorisme sebagaimana yang akhir-akhir ini “terjadi” di Indonesia, akarnya bisa dilihat dalam dua sisi kepentingan yang bertabrakan dan ditabrakkan. Bertabrakan terjadi sebagai akibat “undesigned actions”, sedang ditabrakkan terjadi oleh adanya “actions by design”. Yang pertama, yaitu “undesigned actions” adalah karena peristiwa-peristiwa radikalitas keagamaan itu muncul sebagai bentuk atau respons “umat beriman” yang dengannya merasa terpanggil untuk melakukan perubahan-perubahan secara radikal, sekalipun harus menyerahkan jiwa sendiri. Tentu pilihannya itu – berdasarkan atas tafsir sepihaknya. Sedang ditabrakkan atau actions by design adalah strategi memenangkan kompetisi peradaban global yang berporos kepada kepentingan kekuasaan dan ekonomi kapitalistik pada tataran negara-negara.

Berdasarkan pada pendekatan actions by design, kemunculan terorisme bisa dijelaskan ke dalam dua sisi juga, yakni sisi eksternal dan sisi internal. Pada sisi eksternal, munculnya terorisme – dalam batas-batas tertentu bisa dilihat sebagai desain alias kepentingan negara-negara Barat, khususnya Amerika dan sekutunya. Desain itu bertolak pada prejudice Barat secara berlebihan. Dalam pandangan mereka, ”kebangkitan umat Islam akan membahayakan eksistensi kejayaan mereka. Agar Islam tidak bangkit, perlu dilakukan strategi, yaitu Islam harus dicitrakan sebagai sebuah agama yang kejam, yang tidak berkemanusiaan, dan yang gemar membunuh orang seenaknya. Target di balik pengembangan prejudice seperti itu ialah agar kebangkitan Islam akan ditolak oleh peradaban kemanusiaan”. Untuk itu, Barat sengaja memberi ruang dan menciptakan ruang untuk timbulnya banyak radikalisme di kalangan umat Islam sendiri. Ketika sebagian umat Islam terjebak masuk ke dalam perangkap itu, lantas masyarakat Barat mudah membuat stigma. Islam dan umat Islam distigma dengan stigma: fundamentalisme, ekslusifisme, dan terrorisme. Islam, hanyalah denominasi agama dan kepercayaan yang menghasilkan fanatisme”.

Sedang dari sisi internal, ”kaum teroris itu berdalih bahwa mereka melakukan untuk melawan Amerika dan sekutunya”. Mengapa? Karena mereka berpandangan bahwa Amerikalah yang lebih dahulu mengajarkan dan mempraktikkan terrorisme yaitu dengan membumihanguskan Afganistan dan Irak. Dari akar pandangan inilah maka mereka berdalih bahwa apa yang dikerjakan adalah sebagai imbangan dan perlawanan. Melawan Amerika dan sekutunya yang telah berbuat teror, adalah didefinisikan sebagai terrorisme hasanah, atau terrorisme yang berkategori baik, karena didasarkan pada argumen keagamaan yang kuat. Dari paham ini pula, menjadi bisa dijelaskan bahwa terorisme terjadi dalam tiga kemungkinan. yaitu: pertama, terdapat konsprirasi besar dari luar yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kedua, terdapat teks-teks dalam Alquran dan Hadits yang dijadikan sandaran untuk melakukan kekerasan, dan ketiga, ada yang salah dalam proses pendidikan kita sehingga berpeluang melahirkan agen-agen teroris”. Namun demikian, apapun istilah dan penyebabnya, cara-cara terorisme dengan dalih apapun, adalah suatu kebiadaban. Dengan teror, agama-agama dan peradaban-peradaban manusia, tidak lagi menjadi tupangan hidup dalam kedamaian tetapi menjadi penyalur dan saluran kebencian, kedendaman, dan tidak kekerasan, apalagi kalau sasaran dari kesemuanya itu adalah mereka yang tidak tersangkut-paut ke dalamnya. Tuhan menciptakan dan menghidupkan manusia, tetapi mengapa di antara manusia itu sendiri membunuh di antara sesama.

e. Desain Pembangunan

Membangun partisipasi rakyat terhadap program-program pembangunan fisik maupun nonfisik adalah suatu perencanaan sosial (social planning) yang mengarahkan kepada pembentukan pemahaman bersama secara simpatik, sehingga di dalam diri rakyat itu sendiri timbul kebutuhan untuk ikut terlibat secara positif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Keterlibatan yang dimaknai oleh mereka berdasarkan atas konsekuensi-konsekuensi logis yakni ikut membantu, baik dalam arti material seperti tumbuh inisiatif untuk menggalang dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat sendiri maupun dalam arti immaterial berupa sumbangan pemikiran dan keikutsertaan untuk bertanggungjawab. Nilai penting dari tumbuhnya partisipasi masyarakat demikian adalah pertama, tumbuhnya persepsi masyarakat bahwa pemerintah dan pejabat pemerintah akan dinilai sangat positif. Kedua, ketika persepsi positif itu sudah tumbuh, maka respons dalam bentuk sikap dan tIndonesiaakan yang diekspresikan juga akan positif. Tumbuhnya respons yang positif demikian ini, bukan saja akan mengurangi beban pemerintah tetapi juga akan melahirkan pemahaman baru bahwa rakyat dan pemerintah perlu bersatu dan menyatu. Kalau kondisi demikian sudah tumbuh, maka apa yang selama ini kita inginkan yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan tumbuh dengan sendirinya. dan inilah sebetulnya modal dasar pembangunan yang sangat menentukan terhadap berhasil atau tidaknya program-program pembangunan dilihat dari perspektif sosial-budaya.

Model pendekatan sosial-budaya pada dasarnya adalah suatu model berfikir, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol suatu aktivitas dengan menggunakan paradigma yang secara umum dimengerti, digunakan, dan dipilih atau disepakati oleh warga masyarakat umum sebagai model yang paling dikuasai. Dengan demikian, pendekatan sosial-budaya merupakan the inside-model, yakni model dari dalam. Pentingnya merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan beserta dengan pengawasan-pengawasannya berdasarkan atas perspektif sosial-budaya adalah pembangunan dan hasil-hasil pembangunan itu adalah milik dan tanggungjawab bersama, dan bukan milik dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana kesan umum yang terjadi pada pemerintahan era orde-baru.

Pentingnya menggunakan the inside-model adalah pertama, bahwa warga masyarakat akan mau berpartisipasi terhadap suatu pembangunan kalau mereka memahami dengan sangat baik mengenai apa makna pembangunan itu bagi dirinya. Makna di sini meliputi dua hal penting yaitu dari sudut kekinian dan dari sudut masa depan. Pada sudut kekinian penjabarannya adalah bahwa program pembangunan yang ditawarkannya itu haruslah bukan persoalan yang sangat asing di dalam pengalaman empirik warga masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, program-program pembangunan yang dipilih sepatutnya didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan yang dianggap paling mendasar bagi kebutuhan warga masyarakatnya sendiri. Yang kedua, ketika jenis pembangunan itu dianggap familiar dengan persoalan dan pengalaman warga masyarakat itu, maka jika hal itu dikerjakan, harapan-harapan macam apa yang bisa diperoleh untuk masa-masa mendatang haruslah jelas. Kejelasan itu perlu dilihat dalam konteks peningkatan kesejahteraan warga masyarakat secara umum dan bukan hanya untuk segelintir orang. Jadi, membangun partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan hanya bisa dilakukan kalau kita telah melakukan beberapa pentahapan:

Pertama, kita harus mengetahui secara tepat nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan norma-norma yang dijadikan acuan warga masyarakat. Pertanyaannya ialah bagaimana merencanakan suatu program pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan norma-norma yang ada; atau bagaimana menjelaskan arah pembangunan yang ditempuh itu agar tidak bertabrakan. Dengan kata lain, program pembangunan itu sebetulnya bisa mengukuhkan nilai-nilai tersebut. Kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini ialah jikalau kita sendiri belum memiliki pengetahuan mendasar mengenai sistem nilai dan sistem norma termasuk kebiasaan-kebiasaan warga masyarakat itu sendiri.

Kedua, apabila sistem nilai, dan sistem norma masyarakat sudah kita pahami, lalu bagaimana persepsi masyarakat terhadap jenis-jenis program pembangunan yang ditawarkan. Dengan kata lain, siapa yang paling diuntungkan kalau suatu program pembangunan dijalankan? Apakah pemerintah daerah, apakah rakyat, atau orang lain misalnya investor, padaenganang, dsb? Perlu pertanyaan kritis: pada sisi mana rakyat memperoleh keuntungan terhadap program pembangunan tersebut? Rakyat yang memperoleh keuntungan itu, rakyat pada kategori-kategori apa? Pertanyaan demikian ini tentu tidak mudah dijawab kalau kita sendiri tidak memiliki informasi yang cukup mengenai problem-problem yang umum dihadapi dan dirasakan warga masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan diri, seperti pengembangan di dalam kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, keagamaan, maupun kegiatan sosial-budaya. Mengapa? Sebab manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus-kebutuhandapat terpenuhi yaitu kebutuhan-primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier seperti kebutuhan akan rasa aman, dan aktualisasi diri. Ini berarti bahwa setiap rancangan pembangunan harus bisa dijelaskan secara tepat nilai kegunaannya bagi warga masyarakat dalam konteks pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tadi – jika kita menginginkan mereka ikut berpartisipasi.

Ketiga, apabila kita sudah bisa merancang suatu program pembangunan yang sesuai dengan sistem nilai dan sistem norma masyarakat, serta program pembangunan itu diyakini dapat memberi keuntungan bagi warga masyarakat oleh karena pembangunan itu ada kaitannya dengan fasilitasi pemenuhan kebutuhan, maka pertanyaan berikutnya yang perlu diajukan ialah bagaimana warga masyarakat itu merespond dan ikut bertanggungjawab untuk memberikan sumbangan, pemeliharaan, dan mengontrol segala hal yang terkait dengan pembangunan tersebut? Dengan kata lain, bagaimana menumbuhkan sikap sense of belonging (sikap ikut handerbeni) masyarakat. Kalau sense of belonging masyarakat sudah terbentuk, maka pemerintah daerah akan relatif mudah menjalankan roda pemerintahan terutama dalam kaitannya dengan masalah pembangunan daerah.

Untuk dapat terciptanya kondisi ideal demikian itu, dibutuhkan informasi yang cukup sehingga perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan tidak salah alamat. Untuk itu, menjadi sangat mendesak untuk dilakukan penelitian sosial budaya masyarakat dengan pendekatan-pendekatan sosial-budaya.

Pendekatan Sosial Budaya

Penelitian sosial budaya meliputi dua hal penting yaitu substansi dan metodologi. Dari segi substansi, penelitian sosial-budaya meliputi masalah-masalah yang dianggap terpenting dalam kehidupan mereka sebagai makhluk sosial dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis, sosial, dan adab.

Kebutuhan-kebutuhan biologis sebagai kebutuhan primer manusia adalah kebutuhan-kebutuhan untuk makan, minum, tempat tinggal, dsb. Untuk dapat terpenuhinya kebutuhan biologis tersebut, masyarakat manusia melakukan serangkaian tIndonesiaakan ekonomi seperti bertani, berdagang, berwirausaha, dsb. Pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan atas dasar pengetahuan, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma, dan nilai-nilai yang dipandang baik dan benar agar dapat terpenuhinya harapan-harapan pemenuhan akan kebutuhan tersebut dan keseluruhan dari tIndonesiaakan-tIndonesiaakan itu dapat diterima secara sosial. Kalau kebutuhan biologis itu terpenuhi atau untuk mencapai pemenuhan kebutuhan biologis itu, masyarakat manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan sosial yaitu melakukan interaksi-interaksi sosial dan membentuk kelompok-kelompok sosial berdasarkan atas kepentingan yang lebih luas seperti kelompok petani, kelompok pedagang, ormas sosial keagamaan, dan partai politik. Kemudian untuk dapat berjalannya serangkaian tIndonesiaakan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial, masyarakat manusia membutuhkan aturan-aturan, sistem-sistem norma, dan sistem-sistem nilai (kebutuhan adab) yang kegunaannya fungsional yaitu agar keseluruhan hidup masyarakat manusia itu dapat berjalan secara aman, teratur, dan beradab. Keseluruhan dari pola-pola tIndonesiaakan yang dijalankan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan adab tadi, dalam perwujudannya terkait dengan persepsi mereka tentang hakekat atau makna hidup (di dunia ini), makna kerja, makna waktu, makna hubungan antarsesama, dan makna alam. Apabila hidup di dunia ini pendek sedang hidup di akhirat adalah abadi, maka apakah masyarakat yang bersangkutan kemudian menganggap bahwa hidup di dunia ini tidak terlalu penting tetapi yang lebih penting adalah hidup di akhirat nanti? Jika demikian sikap umumnya warga masyarakat, lalu apakah semangat kerja di dunia untuk memaksimalisasi potensi diri guna mencapai hasil optimal di dunia ini menjadi rendah? Atau sebaliknya, apakah tidak mungkin justru karena hidup di dunia ini pendek maka mereka justru ingin berprestasi dan meningkatkan etos kerjanya; atau malahan mereka mementingkan “persiapan” hidup di akhirat dan mengabaikan kepentingan duniawi oleh karena kedua hal itu (duniawi dan ukhrawi) tidak ditempatkan sebagai suatu proses kesinambungan kehidupan melainkan dua kehidupan yang bertolak-belakang? Proses berfikir demikian ini seringkali mewarnai keadaan riil masyarakat kita, termasuk sikap dan respond mereka terhadap program-program pembangunan itu sendiri.

Pertanyaan yang kemudian perlu dijawab kemudian adalah sistem-sistem nilai, dan sistem-sistem norma termasuk kebiasaan-kebiasaan yang umum berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis, sosial, dan kebutuhan adab itu bagaimana. Seberapa jauh sikap-sikap seperti menghambat dalam keikutsertaannya dalam program-program pembangunan, dan bagaimana mengubah hambatan-hambatan itu menjadi potensi-potensi dan peluang-peluang yang bisa dikembangkan?

Dari segi metodologi, berarti strategi-strategi macam apa yang bisa digunakan untuk menggali informasi dan pengetahuan-pengetahuan budaya (social-knowledengane) masyarakat dalam bentuknya sebagai sistem-sistem nilai dan sistem-sistem norma yang digunakan sebagai acuan bagi warga masyarakat untuk memahami, memaknai, dan menentukan pilihan-pilihan mengenai jenis2 program pembangunan yang dianggap cocok, model-model partisipasi rakyat yang bisa dikembangkan, dan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dalam kerangka peningkatan perbaikan kesejahteraan hidup, peningkatan hubungan yang harmonis antara rakyat dengan pemerintah daerah, dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Ini berarti bahwa secara metodologis, penelitian sosial budaya di sini berupa strategi-strategi, dan teknik-teknik untuk memahami berbagai aspek tadi, dengan ciri-ciri: menggunakan ukuran-ukuran penilaian masyarakat setempat (inside looking) bukan ukuran-ukuran masyarakat luar (outside looking). Pendekatan ini ditandai oleh model penelitian kualitatif yang berciri lebih mementingkan makna (pengertian) daripada sekedar angka-angka.

Dilihat dari perspektif sejarahnya itu globalisasi merupakan cerminan manusia modern sendiri, sebagaimana digambarkan dengan bagus oleh Goethe (wafat 1832) dalam tragedi Faust. Diangkat dari legenda akhir abad pertengahan tentang seorang tabib yang juga tukang sihir yang amat ditakuti di Eropa ketika itu, Goethe memberi gambaran bahwa man modern adalah pribadi ambisius yang tidak pernah puas pada penget yang dikuasainya (Dilthey 1957). Ia telah menguasai falsafah, sastra, ilmu hukum, kedokteran, dan teologi. Tetapi masih belum merasa memiliki apa-apa. Dia ingin memiliki segala-galanya dan itu hanya dapat dicapai dengan menguasai dua alam sekaligus, yaitu kerajaan dunia dan alam spiritual. Kerajaan benda2 dan kerajaan ilmu penget. Karena ilmu yang mampu membuat seseorang menguasai dua alam itu berada di tangan Setan (Mephistopeheles), Faust berrsedia menggadaikan jiwanya kepada Setan selama 25 tahun demi cita2 yang . ingin digapainya. Di pengujung usianya Faust memutuskan kontraknya dengan Setan. . Dalam hatinya ia berkata, untuk apa lagi tergantung pada Setan, toh ilmu Setan . telah dia kuasai. Kini dia menyaksikan betapa kekayaannya begitu melimpah ruah . melampaui kekayaan Nabi Sulaiman, dan cukup untuk 100 keturunan. Wil kerajaannya . juga sebegitu luasnya tidak kalah dari wil kemaharajaan Romawi dan Jengis . Khan. Namun sang penakluk itu akhirnya sadar juga. Ia merasa perlu bertobat . dan minta ampun kepada Tuhan. Sejak itu dia mulai banyak berderma, serta mendirikan . rumah sakit, sekolah, universitas, museum seni, yayasan-yayasan kemanusiaan . dan tempat-tempat ibadah..

Melalui tragedi Faust ini kita memperoleh banyak iktibar. Sejak awal kelahirannya globalisasi modern itu didorong oleh hasrat untuk menguasai dunia secara material dan sekaligus secara kultural dan spiritual. Hasrat itu menemukan bentuknya yang sesuai stlh bangkitnya kapitalisme, dicapainya kemajuan ilmu penget dan teknologi, hadirnya falsafah positivisme, materialisme, dan utilitarianisme, dan berkembangnya ideologi keduniaan serta teori-teori ilmiah yang kesemuanya itu dapat menopang kokohnya globalisasi. Itulah ilmunya Faust. Kekuatannya jauh lebih dahsyat dari ilmu sihirnya tukang-tukang sihir Firaun dan Harry Potter.

1. Masyarakat Majemuk Indonesia

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk (plural society), yaitu sebuah masyarakat negara yang terdiri atas lebih dari 500 sukubangsa (ethnik) yang dipersatukan oleh sistem nasional dalam wadah sebuah negara kesatuan Indonesia. Jika corak masyarakat majemuk Indonesia yang ditandai penekanannya pada kesukubangsaan dan kelompok-kelompok sukubangsa yang beranekaragam kebudayaannya ini tidak dikelola secara tepat, maka akan mudah melahirkan potensi-potensi destruktif, di antaranya: (a) masyarakat majemuk yang menghasilkan batas-batas sukubangsa yang didasari oleh stereotipe dan prasangka negatif. Jika ini dibiarkan tanpa arah bangunan ke-Indonesia-an yang jelas, bisa memicu munculnya stigma sosial dan pengambinghitaman antarsukubangsa; (b) Pada gilirannya, kondisi seperti itu akan dengan mudah melahirkan cara pandang perbedaan secara diskriminatif antarsukubangsa itu sendiri. Cara pandang diskriminatif ini tercermin antara lain pada pembedaan warga (suku) asli versus pendatang disertai dengan sikap merendahkan dan kebencian, seperti kasus konflik Sambas, Ambon, Kalimantan Tengah, dsb; dan (c) kondisi yang demikian itu akan semakin dikukuhkan ketika ada kepentingan yang lebih luas, misalnya kepentingan politik kekuasaan dan perebutan sumber-sumber daya alam. Dalam hal ini, perbedaan dan sikap serta tIndonesiaakan membeda-bedakan, dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesiaividu atau kelompok dengan mengabaikan kepentingan yang lebih luas yaitu kesatuan dan persatuan Indonesia.

Pada era pemerintahan Presiden Sukarno misalnya, fenomena seperti di atas dicoba diselesaikan dengan melarang kesukubangsaan sebagai potensi kekuatan politik, guna keutuhan bangsa Indonesia dan memenangkan semangat nasionalisme. Kebijakan politik kesukubangsaan waktu itu – adalah politik amalgasi atau peleburan sukubangsa-sukubangsa menjadi sebuah bangsa yaitu Indonesia, melalui perkawinan antarwarga sukubangsa yang berbeda-beda. Kemudian pada era pemerintahan Suharto, tidak hanya kebijakan pelarangan penggunaan sukubangsa sebagai acuan kepentingan politik, tetapi juga pelarangan potensi politik dari agama dan ras sebagaimana konsep SARA. Rupanya, pelarangan yang dilakukan secara represif dengan menggunakan kekuatan militer secara otoriter, ternyata hanya meredam berbagai gejolak sosial yang bersifat semu. Begitu pula kebijakan ”penyeragaman” corak pemerintahan pada tingkat pedesaan yang secara tradisional bercorak semi-otonomi menjadi bercorak seperti pemerintahan desa Jawa yang dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Ditjen PUOD, justru berakibat kepada lemah dan melemahnya kekuatan kearifan lokal (local wisdom) sebagai acuan masyarakat untuk dapat mengatur lingkungan sosialnya. Ini berarti bahwa desain untuk membangun masyarakat madani (bercorak demokratis dan multikulturalistik) telah mengalami kegagalan.

Mendesain ulang masyarakat plural yang monokultural ke dalam masyarakat multikultural yang berpandangan multikulturalisme, karenanya menjadi tuntutan yang mendesak.

Pendekatan Culture Fertilization

Inti dari apa yang disebut kebudayaan ialah ”cara hidup masyarakat, baik masyarakat dalam artian sempit seperti masyarakat-masyarakat tertentu yang dibatasi oleh kesatuan wilayah atau etnisitas, tetapi juga masyarakat dalam arti luas sepertu masyarakat bangsa. Cara hidup tadi terinternalisasi dan tersosialisasi secara berkelanjutan sehingga membentuk pandangan dan pengetahuan, keyakinan dan anggapan-anggapan, yang keseluruhannya itu menjadi dan dijadikan model tIndonesiaakan dan hasil tIndonesiaakan. Pada masing-masing masyarakat tadi, dalam batas-batas tertentu memiliki perbedaan sekaligus persamaan dengan masyarakat di luarnya. Perbedaan-perbedaan yang menjadi khas dari masing-masing masyarakat yang bersangkutan – jika diakumulasikan – menjadi masyarakat yang multikultural, dan karena itu ia memiliki potensi-potensi yang bisa bercorak negatif, tetapi juga sebaliknya menjadi potensi positif.

Dilihat dari isi (substansi: pengetahuan dan keyakinan) maupun ekspresi (tIndonesiaakan dan keputusan), setiap kebudayaan itu dinamik. Karena itu, dilihat dari dimensi ruang dan waktu, kebudayaan-kebudayaan masyarakat itu dapat dipilah ke dalam tiga corak, yaitu (1) kebudayaan yang sudah terbentuk/membentuk; (2) kebudayaan yang sedang membentuk; dan (3) kebudayaan yang direncanakan untuk dibentuk.

Dalam konteks Indonesia, kebudayaan-kebudayaan sukubangsa yang sudah membentuk itu, seharusnya dijadikan ”acuan awal” untuk memahami potensi-potensi yang bisa menyumbangkan kepada konsep kebudayaan dewasa ini (sedang membentuk) dan kebudayaan Indonesia dalam rancangan ke depan, baik dalam level masyarakat Indonesia sendiri maupun dalam kaitannya dengan pergaulan dan persinggungan dengan kebudayaan-kebudayaan global.

Upaya-upaya untuk mencapai idealitas yang tak terjerabut dari akar-akar kebudayaan kesukubangsaan, salahsatunya ialah dengan pendekatan culture fertilization. Makna culture fertililization sebagai pendekatan di sini ialah mendesain perbedaan-perbedaan budaya (sebagaimana masyarakat Indonesia) sebagai potensi (anugerah/maslahat) bukan sebagai kerugian (madharat), dengan cara memadukan, meramu, dan mengembangkannya sesuai dengan tuntutan dan perubahan sosial, sehingga menjadikan kekuatan dan penguatan ke-Indonesia-an. Cara yang bisa ditempuh ialah melalui penerimaaan dan penghormatan perbedaan itu sendiri dalam satu sisi, dan mencari titik temu kesamaan sebagai identitas keIndonesiaonesiaan dalam sisi yang lain. Kedua hal itu, menjadi prasyarat dari suatu wujud masyarakat madani yang ciri-cirinya antara lain demokratisasi. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang dalam ciri-ciri kulturalnya menunjukkan bahwa warganya memiliki kesadaran terhadap keberagaman dan karena itu cara hidup yang dinilai beradab ialah menghargai perbedaan itu sendiri sekaligus mengupayakan mencari titik temu yang memungkinkan guna kepentingan yang lebih luas. Kesadaran dan penghargaan atas perbedaan demikian, baru memungkinkan kalau didukung oleh faktor-faktor lain seperti keteraturan hukum, keadilan sosial ekonomi dan politik, dan sebagainya.

Dengan kata lain, proses-proses menuju ke sana tidak lalu berarti tanpa memunculkan konflik, tetapi konflik yang terjadi dalam proses menurut prinsip demokrasi harus mengikuti hukum atau aturan main yang adil dan beradab. Ketaatan atau kepatuhan pada hukum yang berlaku, adalah salah satu syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya ketaatan pada hukum, maka yang ada adalah kerumunan dan kekacauan, di mana masing-masing pihak atau kekuatan berlaku semena-mena. Jadi melalui hukum inilah kebudayaan dan peradaban seperti halnya perikemanusiaan, termasuk terwujudnya kesetaraan derajat Indonesiaividu demi kesejahteraan bersama, dapat ditegakkan.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, paradigma hubungan dialogal atau pemahaman timbal balik sangat dibutuhkan, untuk mengatasi ekses-ekses negatif dari suatu problem disintegrasi bangsa. Paradigma hubungan timbal balik dalam masyarakat multikultural mensyaratkan tiga kompetensi normatif, yaitu kompetensi kebudaya, kemasyarakatan dan kepribadian. Kompetensi kebudaya adalah kumpulan pengetahuan yang memungkinkan mereka yang terlibat dalam tIndonesiaakan komunikatif membuat interpretasi-interpretasi yang dapat mengkondisikan tercapainya konsesus mengenai sesuatu. Kompetensi kemasyarakatan mrp tatanan2 sah yang memungkinkan mereka yang terlibat dalam tIndonesiaakan komunikatif membentuk solidaritas sejati. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang memungkinkan seorang subjek dapat berbicara dan bertIndonesiaak dan karenanya mampu berpartisipasi dalam proses pemahaman timbal balik sesuai konteks tertentu dan mampu memelihara jati dirinya sendiri dalam berbagai perubahan interaksi.

wikipedia.com